Ini 2 Fakultas di UM Surabaya yang jadi Prioritas KIP-K Gelombang 3

Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) masih membuka kesempatan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu melalui jalur beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tahun 2022. Beasiswa KIP-K UM Surabaya telah memasuki gelombang 3 yang telah dibuka sejak 1 Juli 2022 hingga 23 Agustus 2022 dan akan diumumkan pada 31 Agustus mendatang.

Namun sebagai pendaftar beasiswa KIP-K di UM Surabaya calon mahasiswa perlu mengetahui strategi agar peluang yang diterima di kampus impian bisa terwujud.

Ma’ruf Sya’ban wakil rektor tiga bidang inovasi, sumber daya manusia kemahasiswaan dan alumni menjelaskan bahwa di gelombang 3 ini ada 2 fakultas yang menjadi prioritas utama penerima beasiswa KIP-K.

“Dua fakultas yang menjadi prioritas diantaranya Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Agama Islam (FAI),”jelas Ma’ruf Senin (1/8/22)

Menurut penjelasannya Fakultas Teknik UM Surabaya memiliki 8 jurusan yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan beasiswa KIP-K.

Delapan jurusan itu diantaranya S1 Teknik Elektro, S1 Perkapalan, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika dan D3 Teknik Komputer.

“Sementara itu, di jurusan Fakultas Agama Islam (FAI) UM Surabaya memiliki 4 jurusan diantaranya; S1 Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), S1 Hukum Keluarga Islam (HKI/Syari’ah), S1 Studi Agama-Agama (Ushuluddin) dan S1 Perbankan Syariah,”imbuhnya.

Ia berharap satu bulan terakhir ini, calon mahasiswa yang ingin mendaftar di UM Surabaya bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Ia juga menjelaskan beasiswa KIP-K merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah melalui Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada siswa lulusan SMA,MA,SMK (sederajat) berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Harapannya beasiswa yang diberikan pemerintah melalui UM Surabaya bisa meningkatkan perluasan akses dan kesempatan di perguruan tinggi bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mampu secara ekonomi,”pungkasnya.