Artikel Rakyat | Universitas Muhammadiyah Surabaya

01 Jun
2024

Soal Polemik Tapera, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya

Di tengah kondisi melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat, publik digemparkan dengan adanya polemik penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (T [Baca Selengkapnya]

08 Sep
2022

Ramai Calon DPR bisa Daftar Pemilu 2024 Tanpa SKCK, Ini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Ramai di sosial media tentang persyaratan pendaftaran calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pemilu 2024 tidak wajib menyertakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) saat mendaftar ke KP [Baca Selengkapnya]

05 Sep
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan 5 Alasan Mengapa Kenaikan Harga BBM Tidak Tepat

Harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar resmi naik pada Sabtu (3/9/2022) kemarin. Pengumuman kenaikan ini disampaikan pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau [Baca Selengkapnya]

02 Jun
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Tanggapi Isu RUU Permasyarakatan yang Selangkah lagi Disahkan

Mengenai polemik RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pember [Baca Selengkapnya]

25 Feb
2022

BPJS jadi Syarat Urus SIM-STNK, Ini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Dijadikannya BPJS sebagai syarat dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) , Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang tertuang dalam Instruksi Presi [Baca Selengkapnya]

12 Feb
2022

Kasus Wadas: Pakar Hukum UM Surabaya Ungkap Politik Ekologi

Persoalan penolakan warga terhadap rencana pembangunan pemerintah muncul kembali. Kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi satu dari sekia [Baca Selengkapnya]