Artikel Hukum | Universitas Muhammadiyah Surabaya

23 Jan
2023

Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Achmad Hariri turut memberikan tanggapan soal wacana masa jabatan kepala desa dari enam tahun kali tiga periode menjadi sembi [Baca Selengkapnya]

06 Des
2022

Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menimbulkan polemik, salah satunya memasukkan tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam RKUHP.Menanggapi hal tersebut, Ketua P [Baca Selengkapnya]

20 Sep
2022

Apa yang Harus Dilakukan saat Seseorang Alami KDRT? Ini Penjelasan Pakar Hukum UM Surabaya

Dunia media sosial dihebohkan dengan peristiwa memilukan yang dilakukan publik figure yang dikabarkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada laporan polisi.Peristiw [Baca Selengkapnya]

22 Agu
2022

Kasus Judi Online Ferdi Sambo, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Kapolri angkat bicara perihal judi online di media sosial yang muncul perihal "Konsorsium 303" atau perlindungan judi online yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo. Isu itu menyebutkan soal Sambo dan [Baca Selengkapnya]

02 Jun
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Tanggapi Isu RUU Permasyarakatan yang Selangkah lagi Disahkan

Mengenai polemik RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pember [Baca Selengkapnya]

12 Feb
2022

Kasus Wadas: Pakar Hukum UM Surabaya Ungkap Politik Ekologi

Persoalan penolakan warga terhadap rencana pembangunan pemerintah muncul kembali. Kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi satu dari sekia [Baca Selengkapnya]