Artikel Hukum | Universitas Muhammadiyah Surabaya

20 Sep
2022

Apa yang Harus Dilakukan saat Seseorang Alami KDRT? Ini Penjelasan Pakar Hukum UM Surabaya

Dunia media sosial dihebohkan dengan peristiwa memilukan yang dilakukan publik figure yang dikabarkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada laporan polisi.Peristiw [Baca Selengkapnya]

22 Agu
2022

Kasus Judi Online Ferdi Sambo, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Kapolri angkat bicara perihal judi online di media sosial yang muncul perihal "Konsorsium 303" atau perlindungan judi online yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo. Isu itu menyebutkan soal Sambo dan [Baca Selengkapnya]

02 Jun
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Tanggapi Isu RUU Permasyarakatan yang Selangkah lagi Disahkan

Mengenai polemik RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pember [Baca Selengkapnya]

12 Feb
2022

Kasus Wadas: Pakar Hukum UM Surabaya Ungkap Politik Ekologi

Persoalan penolakan warga terhadap rencana pembangunan pemerintah muncul kembali. Kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi satu dari sekia [Baca Selengkapnya]

11 Feb
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Ungkap 3 Persoalan Kasus Wadas

Direktur Pusad Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupat [Baca Selengkapnya]

08 Feb
2022

Menyoal Korupsi di Bawah 50 Juta, Ini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi imbauan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penyelesaian kasus koru [Baca Selengkapnya]