Artikel Hukum | Universitas Muhammadiyah Surabaya

29 Des
2023

Pakar Hukum Internasional UM Surabaya Peringatkan Tentang Hak Pengungsi Rohingya

Satria Unggul Wicaksana Pakar Hukum Internasional UM Surabaya menyebut, kasus penolakan sebagian warga Aceh terhadap ratusan pengungsi Rohingya saat hendak berlabuh dengan perahu kayu bisa me [Baca Selengkapnya]

08 Agu
2023

Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Bahaya Populisme dalam Kontestasi Pemilu 2024

Banyak partai politik (parpol) menggaet artis terkenal jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Strategi tersebut dianggap efektif untuk menarik elektoral dan memenangkan kontestasi politik.Seju [Baca Selengkapnya]

16 Mei
2023

Bagaimana Hukum Belanja Menggunakan Paylater? Ini Kata Dosen UM Surabaya

Di tengah arus teknologi informasi yang lajunya semakin cepat, popularitas belanja online melalui e-commerce semakin meningkat. Dengan inovasi teknologi informasi di bidang keuangan a [Baca Selengkapnya]

24 Jan
2023

Menyikapi Tuntutan JPU pada Kasus Sambo, Pakar Hukum UM Surabaya Berikan Tanggapan

Lima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J telah menjalani sidang tuntutan. Sidang tersebut digelar selama tiga hari di Pengadilan Negeri Jakarta Se [Baca Selengkapnya]

23 Jan
2023

Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Achmad Hariri turut memberikan tanggapan soal wacana masa jabatan kepala desa dari enam tahun kali tiga periode menjadi sembi [Baca Selengkapnya]

06 Des
2022

Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menimbulkan polemik, salah satunya memasukkan tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam RKUHP.Menanggapi hal tersebut, Ketua P [Baca Selengkapnya]