Pakar UM Surabaya Beri Tanggapan Soal Rencana Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru

  • Beranda -
  • Artikel -
  • Pakar UM Surabaya Beri Tanggapan Soal Rencana Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru
Gambar Artikel Pakar UM Surabaya Beri Tanggapan Soal Rencana Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru
  • 01 Nov
  • 2024

Istimewa

Pakar UM Surabaya Beri Tanggapan Soal Rencana Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru

Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana menaikkan gaji guru sebesar Rp2 juta. Namun, tambahan gaji ini hanya diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Achmad Hidayatullah PhD Pakar Pendidikan UMSurabaya menilai rencana dan upaya pemerintah ini perlu di apresiasi dan di dukung. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan fakta di lapangan, bahwa kesejahteraan guru masih banyak yang terabaikan. 


“Jika itu benar terjadi, maka guru bisa sedikit bernafas di tengah kondisi krisis global yang membuat harga kebutuhan naik sementara pendapatan jauh dari layak,”ujar Dayat Jumat (1/11/24)


Dayat menegaskan, masyarakat menaruh harapan besar terkait diresmikannya kebijakan ini, dengan kenaikan gaji akan bisa memotivasi guru untuk berupaya meningkatkan kualitas mengajar. Namun yang perlu dicatat, Presiden juga harus adil dalam menaikkan gaji. Artinya perhatian dan kenaikan gaji ini tidak hanya memprioritaskan ASN di perkotaan. 


“Karena masih banyak guru-guru baik di daerah ataupun perkotaan yang non ASN mendapatkan gaji yang jauh dari layak. Bahkan ada riset menemukan, ada gaji guru di Indonesia yang besarannya kurang dari 6-dollar amerika atau sekitar Rp.50.000,”tegas Dayat lagi. 


Ia menjelaskan, sebuah survey menemukan, lebih dari 70 persen gaji guru dari 25 provinsi di Indonesia di bawah 2 juta dan bahkan sebagian di bawah 500 ribu rupiah. Jika yang diperhatikan hanya gaji guru ASN, bagaimana mungkin kualitas pendidikan Indonesia akan naik? 


“Menurut saya, tugas mulia dan berat tersebut perlu pertimbangan yang matang. Karena kalau hanya ASN saja yang diperhatikan, asumsinya secara epistemologi beliefs, pemerintah meyakini bahwa kenaikan kualitas pembelajaran hanya ditentukan guru ASN. jika demikian akan ada kesenjangan antara guru ASN dan non ASN,”katanya.  


Ia menegaskan, guru-guru di daerah seperti pedalaman dan pulau terpencil perlu jadi pemikiran. Tantangan ASN di daerah terpencil sangat berat, apalagi tantangan non-ASN yang bergaji rendah.


“Oleh karena itu, upaya menaikkan gaji guru tersebut perlu didukung  dan diapresiasi, namun pemerintah juga perlu memikirkan guru non-ASN dan khususnya mereka yang berada di daerah,”pungkasnya.