Artikel Hukum | Universitas Muhammadiyah Surabaya

04 Sep
2023

Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Permohonan perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Leonardo Siahaan, Suhartoyo menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana denga [Baca Selengkapnya]

08 Agu
2023

Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Bahaya Populisme dalam Kontestasi Pemilu 2024

Banyak partai politik (parpol) menggaet artis terkenal jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Strategi tersebut dianggap efektif untuk menarik elektoral dan memenangkan kontestasi politik.Seju [Baca Selengkapnya]

16 Mei
2023

Bagaimana Hukum Belanja Menggunakan Paylater? Ini Kata Dosen UM Surabaya

Di tengah arus teknologi informasi yang lajunya semakin cepat, popularitas belanja online melalui e-commerce semakin meningkat. Dengan inovasi teknologi informasi di bidang keuangan a [Baca Selengkapnya]

29 Mar
2023

Viral Beredar Video Bagi-bagi Amplop Berlogo Partai di Masjid, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Viralnya video bagi-bagi amplop berlogo partai di masjid menimbulkan polemik di masyarakat. Melalui akun Twitter @PartaiSocmed membagikan video bergambar seseorang yang sedang memberi amplop merah [Baca Selengkapnya]

23 Jan
2023

Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Achmad Hariri turut memberikan tanggapan soal wacana masa jabatan kepala desa dari enam tahun kali tiga periode menjadi sembi [Baca Selengkapnya]

06 Des
2022

Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menimbulkan polemik, salah satunya memasukkan tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam RKUHP.Menanggapi hal tersebut, Ketua P [Baca Selengkapnya]