Artikel Hukum | Universitas Muhammadiyah Surabaya

06 Des
2022

Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menimbulkan polemik, salah satunya memasukkan tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam RKUHP.Menanggapi hal tersebut, Ketua P [Baca Selengkapnya]

08 Sep
2022

Ramai Calon DPR bisa Daftar Pemilu 2024 Tanpa SKCK, Ini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Ramai di sosial media tentang persyaratan pendaftaran calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pemilu 2024 tidak wajib menyertakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) saat mendaftar ke KP [Baca Selengkapnya]

05 Sep
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan 5 Alasan Mengapa Kenaikan Harga BBM Tidak Tepat

Harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar resmi naik pada Sabtu (3/9/2022) kemarin. Pengumuman kenaikan ini disampaikan pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau [Baca Selengkapnya]

02 Jun
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Tanggapi Isu RUU Permasyarakatan yang Selangkah lagi Disahkan

Mengenai polemik RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pember [Baca Selengkapnya]

11 Feb
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Ungkap 3 Persoalan Kasus Wadas

Direktur Pusad Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupat [Baca Selengkapnya]