Mengenai polemik RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pember [Baca Selengkapnya]
Direktur Pusad Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupat [Baca Selengkapnya]